Donald Trump Menang Pilpres AS, Duterte Bakal Tempuh Cara Ini Jika ISIS Sampai ke Filipina
ISIS dan Taliban Gembira Donald Trump Menang Pilpres AS
Kelompok teroris ISIS dan Taliban, mengungkapkan bahwa mereka merasa diuntungkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya dengan kebenciannya yang berlebihan terhadap Islam, akan memudahkan ISIS merekrut militan baru.
Komandan Taliban dan pendukung ISIS mengatakan pernyataan anti Muslim Trump dan menutup total umat Islam memasuki AS merupakan hal yang sempurna dalam upaya perekrutan mereka, terutama bagi kaum muda yang tidak puas di Barat.
"Orang ini maniak yang sempurna. Kebenciannya terhadap umat Islam akan membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah karena kita bisa merekrut ribuan milisi baru," kata Abu Omar Khorasani, petinggi ISISI di Afghanistan, seperti dikutip Reuters, 15 November 2016.
Seorang komandan senior Taliban di Afghanistan mengatakan bahwa tengah mengupayakan kebangkitan kelompoknya dengan terus memantau semua pidato dan komentar anti-Muslim Trump.
 | |
Tak lama setelah kemenangan Trump, beberapa simpatisan jihad meluapkan kegembiraannya di media sosial dengan menyatakan ini sebagai kesempatan untuk tujuan mereka.
"Kemenangan Trump dalam pemilu AS adalah tambang emas bagi umat Islam jika mereka tahu bagaimana menggunakannya," kicau akun @ alhlm200, yang secara teratur mengunggah pernyataan mendukung ISIS.
Dan di Aljazair, @salil_chohada, seorang pendukung ISIS mengatakan: "Selamat kepada bangsa Muslim atas kemenangan Trump kafir yang pernyataan bodohnya sendiri menguntungkan kita.."
Trump telah berbicara keras terhadap kelompok-kelompok militan pada kampanyenya, menjanjikan untuk mengalahkan terorisme seperti AS memenangkan Perang Dingin.
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/11/15/118820542/isis-dan-taliban-gembira-donald-trump-menang-pilpres-as
Jika ISIS Sampai ke Filipina, Duterte Bakal Tempuh Cara Ini
Presiden Filipina Rodrigo Duterte tengah mewaspadai kemungkinan munculnya militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang lari ke wilayah Asia Tenggara setelah terdesak di Irak dan Suriah. Dilansir dari laman Reuters, Senin, 14 November 2016, Duterte rela mengorbankan kewajiban menjaga hak asasi manusia demi melindungi rakyatnya jika ISIS sampai ke Filipina.
"Saat para teroris dari Timur Tengah sudah terusir dari tempat mereka biasa tidur, mereka akan mencari tempat. Mereka akan ke sini, dan kita harus siap untuk itu,” ujar Duterte dalam pidato di depan lembaga penegak hukum negaranya. Di Filipina sendiri, Duterte merisaukan wilayah Mindanao, Filipina Selatan, menjadi tempat berkembangnya ekstremis dan bibit terorisme.
Lokasi tersebut, menurut Duterte, menjadi sarang bandit dan pelaku perompakan kapal, serta tempat penyanderaan sejumlah warga negara asing. "Percayalah, orang-orang ini (teroris) tidak memiliki hak asasi manusia (HAM) sedikit pun. Saya tidak akan membiarkan rakyat dikorbankan atas nama hak asasi manusia, itu omong kosong,” tuturnya.
Masalah HAM menjadi topik sensitif yang sering diarahkan sejumlah aktivis dan pemerintahan Barat terhadap Duterte, terutama karena kebijakan kontroversialnya dalam menangani pemberantasan narkoba. Kampanye pemberantasan narkoba pemerintah era Duterte dikenal tegas dan tanpa ampun, terutama karena menghalalkan sistem tembak di tempat.
Duterte yang sempat menjabat Wali Kota Davao selama 22 tahun itu pun menyorot maraknya perompakan dan penyanderaan kapal yang terjadi di Filipina Selatan. Kelompok radikal Abu Sayyaf, menurut dia, memiliki 21 tawanan, yang sebagian besarnya bukan warga negara Filipina. Meski rentetan operasi militer sudah dilakukan, kasus tersebut masih berlanjut.
Menurut Duterte, kerja sama pengamanan kawasan sudah dilakukan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Jumat lalu, Duterte menyebut dirinya mungkin akan menggunakan kewenangan eksekutifnya untuk menangguhkan habeas corpus atau sistem pelaporan bagi warga yang mendapati penahanan secara sewenang-wenang oleh aparat. Hal itu dilakukannya untuk mengatasi situasi di Mindanao.
Aturan hukum di Filipina memang memungkinkan penangguhan penahanan selama 60 hari. "Ketika keamanan publik terdesak, diizinkan penangkapan tanpa surat perintah penahanan tanpa tuduhan, selama tiga hari,” begitu bunyi aturan tersebut, seperti yang dikutip dari Reuters.
https://dunia.tempo.co/read/news/2016/11/16/118820551/jika-isis-sampai-ke-filipina-duterte-bakal-tempuh-cara-ini